Berdasarkan dari hasil studi tersebut, bisa disimpulkan bahwa sekarang ini masih terdapat banyak kesalahan dari berbagai aspek dan perlu untuk dilakukan proses perbaikan. Onisimus (2011:98) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ketiga, pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pembaharuan dan pembangunan pendidikan nasional: “Pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Istilah ini menjadi penting untuk meluruskan kembali identitas dari konsep-konsep pendidikan Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah terhegemoni oleh pendidikan negara-negara sekuler. Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Menurut Muhammad Rizal Maulidi (2007) Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) adalah salah satu manifestasi dari program kompensasi pengurangan susbsidi (PKPS) BBM yang ditujukan untuk membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah selama duduk di bangku sekolah. Pasal 55, ayat (5) menegaskan: “Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lian secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan besaransatuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran. Sedangkan di Negara-negara Eropa penyelenggaraan pendidikan dasar berlangsung selama 12 tahun. Terlepas jawabannya “ya” atau “tidak”, pemerintah selama ini memang cenderung meremehkan kondisi persoalan tersebut. Sistem manajemen pendidikan di Negara ini bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi, sifat kesentralistiknya hanya terbatas kepada penyusunan panduan dan pedoman semata, sedangkan operasionalnya secara penuh di serahkan kepada komite/Dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Secara umum alokasi anggaran pendidikan masih terfokus pada kegiatankegiatan yang bersifat fisik. Taruhlah sekarang ini ada pelaku politik yang mencoba bersuara agak lantang tentang kebebasan akademik, keilmuan, dan anggaran pendidikan. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maka dirumuskan tujuan pendidikan dasar yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah (pasal 3 PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar). Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. 2) Solusi Kurikuler dimana materi dan metode pendidikan agama dapat mengenalkan mengenai agama lain, bukan dalam bentuk perbandingan isi ajaran agama tetapi memahami secara sosiologis pemeluk agama lain.

Alhasil, mentauhidkan diri kepada Allah adalah prioritas utama dalam pendidikan Islam. Sekolah Kristen hanya menawarkan pelajaran agama Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan pelajaran agama Islam. Misalnya sekolah Katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Demikian sebaliknya. Sekolah berhak menilai dan membina serta memperhatikan isi (konten) materi pelajaran yang diberikan. Sekolah memastikan terjaminnya isi ajaran dan proses pembelajaran agama mendorong pembentukan sikap dan perilaku nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dan ketenteraman hidup bersama. Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga. 3. Pelayanan BK dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di dalam kelas dan layanan individual atau kelompok bagi peserta didik yang dianggap perlu atau memerlukan di luar kelas. “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahun dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dann kesehatan.” (PP. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang seluas-luasnya Guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkannya. Berkaitan dengan guru, maka yang harus diperhatikan adalah peningkatan ketersediaan guru yang akan memperlancar proses pembelajaran, serta peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru, sehingga guru dapat mengajar secara profesional sesuai dengan kompetensinya.

Menurut hemat penulis, hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Syarat Melakukan Pemilihan melalui metode Musyawarah Mufakat: – Sedikitnya Anggota Perwakilan Kelas yang hadir 2/3 dari total Anggota Perwakilan Kelas seluruhnya. Pemilihan Pengurus Harian Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) – Pemilihan ini digunakan untuk memilih Ketua MPK, Wakil Ketua MPK, beserta Sekretaris dan Bendahara MPK. Problem ini ditengarai menjaci pemicu rendahnya sikap toleransi internal dan antar umat beragama. Akan tetapi justru merupakan suatu langkah bijaksana dan maju menuju sikap beriman yang inklusif dalam suatu tatanan komunitas beriman yang sejati. Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk bertoleransi dan membangun sikap saling menghormati perbedaan. Hal ini pun ditunjukkan dengan adanya perubahan pada sistem kurikulum yang mengatur tentang sistem pendidikan tersebut. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” jurnal pendidikan mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.