Adapun Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini terdiri dari beberapa bab. Teks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini dikutip dari peraturan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan dan berlaku sejak tahun 2006 lalu. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Negara mengatur hal-hal yang ada di dalamnya termasuk mengenai sistem kewarganegaraan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur meliputi pengertian warga negara, pengertian kewarganegaraan, status kewarganegaraan, syarat menjadi warga negara Indonesia, tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta ketentuan pidana dan peralihan kewarganegaraan.

7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia. Hal ini adalah masalah besar yang dihadapi Indonesia, karena dengan adanya krisis pendidikan yang semakin merajalela ini akan membuat Indonesia semakin di remehkan oleh Negara-negara lain. 4. Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan … SD diberlakukan pada SD regular, SD Kecil, SD Pamong, SD terpadu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan kelompok belajar Paket A. Sedangkan untuk tingkatan SLTP dilaksanakan SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka dan SLTP-LB dan kelompok belajar Paket B. Sejak mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No.25 tahun 2000). Dengan kebijakan otonomi daerah ini terbuka kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secara menyeluruh, termasuk Wajib Belajar 9 Tahun. Umumnya pendidikan di seluruh tanah air pada umumnya menunjukkan daerah pedesaan lebih rendah dari daerah perkotaan. Terlihat di sini bahwa APM SD/MI, APK SD/MI dan APK SMP/MTs tidak hanya dipengaruhi oleh sisi penawaran dari sektor pendidikan, tapi juga dari sektor permintaan. Siswa belajar tidak tergantung pada satu-satunya sumber, seperti guru, melainkan dapat memanfaatkan berbagai sum-ber lain.

Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat. Menurut Thomas Aquinas dalam Jalaluddin Abdullah (2007:117) tujuan pendidikan ialah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif, dan nyata. pendidikan dasar Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang). Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Berikan saran dan saran kepada manajer tentang masalah yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan.

Jika mengacu pada Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI 1945 di atas, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. 4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Masalah guru dan dosen dibahas dengan cakupan hampir sama yaitu meliputi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi; hak dan kewajiban; wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian; pembinaan dan pengembangan; penghargaan; pelindungan; cuti; dan organisasi profesi dan kode etik. Semua meteri pokok yang harus dikuasai oleh siswa akan dibahas oleh guru bersama siswa terma-suk kegiatan latihan berbagai ketrampilan dan mengerjakan tugas-tugas ter-tentu sehubungan dengan materi perkuliahan tersebut.